Jakarta, 2 Oktober 2023 – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly,
mengajak negara-negara Asia – Afrika yang tergabung dalam Asian – Africa Legal Consultative Organization
(AALCO) mengambil langkah aktif untuk menjadi mitra dialog yang sejajar dengan organisasi lain di tingkat
global. Hal ini disampaikan Menteri Hukum dan HAM di depan para duta besar negara anggota AALCO dalam
acara Breakfast Meeting yang digelar di Jakarta (2/10). Pada kesempatan tersebut, Yasonna menegaskan
bahwa AALCO sebagai organisasi antar-pemerintah di Asia Afrika memiliki kekuatan besar untuk
menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika di berbagai bidang.
AALCO merupakan hasil dari KTT Asia – Afrika yang digelar di Bandung pada tahun 1955. Setahun kemudian,
organisasi ini resmi berdiri dan sejak saat itu aktif mendiskusikan isu-isu yang menjadi perhatian negaranegara anggotanya di berbagai bidang seperti hukum internasional, hukum laut, hukum dagang, dan lainlain. Pembahasan isu dilakukan melalui forum tahunan (Annual Session) yang digelar di negara anggota
AALCO. Tahun ini, The 61st AALCO Annual Session akan digelar di Bali pada 16 – 20 Oktober 2023.
“Forum ini menjadi wadah yang tepat bagi Indonesia dan negara anggota AALCO lainnya untuk membahas
isu penting terkait kebijakan hukum internasional dan menyuarakan kepentingan negara-negara Asia Afrika
di tingkat global. AALCO harus bisa menjadi mitra sejajar dengan organisasi global lain yang memiliki posisi
tawar kuat. Kekuatan tawar ini menjadi penting agar kita tidak tunduk pada kebijakan yang merugikan
kepentingan negara-negara Asia – Afrika,” tegas Yasonna.
Beberapa agenda pembahasan utama pada gelaran The 61st AALCO Annual Session antara lain isu-isu terkait
pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, hukum
dagang dan investasi internasional, asset recovery, dan hukum laut yang mencakup pula isu illegal fishing.
Terkait illegal fishing, Indonesia mengajukan concept note untuk mengkategorikan illegal fishing sebagai
Transnational Organized Crime (TOC) atau kejahatan terorganisir lintas negara. Selama ini, isu illegal fishing
dipandang sebagai masalah administratif dan bukan masalah hukum. Pada Annual Session kali ini, Indonesia
melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendorong negara-negara anggota AALCO untuk
memasukkan illegal fishing sebagai kejahatan terorganisir.
Dampak finansial illegal fishing di Asia dan Afrika terbilang cukup besar. Kerugian ekonomi akibat illegal
fishing di wilayah ASEAN pada 2019 mencapai US$6 miliar, dimana Indonesia dan Vietnam menjadi negara
yang mengalami kerugian terbesar1
. Sebuah laporan lain menyatakan illegal fishing mengakibatkan kerugian
US$2,3 miliar per tahun di empat negara Afrika2
, termasuk Gambia dan Senegal yang merupakan negara
anggota AALCO.
“Melihat besarnya dampak finansial kegiatan illegal fishing, kami mengajak negara-negara anggota AALCO
untuk memasukkan illegal fishing sebagai sebuah kejahatan terorganisir lintas negara yang bisa dijerat
hukum internasional. AALCO harus bisa melindungi kepentingan anggotanya dari tekanan pihak lain yang
menyatakan bahwa illegal fishing adalah masalah administratif semata. Kerjasama dan dukungan antar
negara menjadi kata kunci untuk memastikan bahwa kekayaan laut negara-negara anggota AALCO, termasuk
Indonesia, tidak semakin tergerus” ujar Yasonna.
Program Pendukung The 61st AALCO Annual Session
Selain sidang-sidang pembahasan berbagai isu penting di atas, gelaran The 61st AALCO Annual Session setiap
harinya juga diisi dengan beberapa side events dan program pendukung antara lain Business and Investment
Forum, Asset Recovery, International Humanitarian Law, dan Hague Conference on Private International Law.
Kegiatan di atas diselenggarakan dalam bentuk diskusi panel yang menghadirkan pembicara ahli dari dalam
dan luar negeri. Program pendukung lainnya yang digelar selama acara berlangsung adalah pameran yang
menghadirkan 60 booth yang menampilkan produk kerajinan lokal, maupun booth dari perwakilan
Kementerian/Lembaga yang berpartisipasi pada pertemuan tahunan AALCO.
“Berbagai pembahasan pada sesi side events menjadi bagian menarik dari kegiatan ini. Kami berharap hasil
diskusi ini bisa masuk menjadi agenda pembahasan sesi tahunan di tahun-tahun mendatang. Berbagai
pembahasan di sidang sesi tahunan kami harapkan bisa menghasilkan rekomendasi konkrit yang bisa dibawa
dalam dialog di tingkat global bersama dengan organisasi lain seperti PBB atau badan dunia lainnya.
Rekomendasi ini menjadi sikap AALCO terkait isu yang menjadi perhatian negara anggota agar bisa
ditindaklanjuti dengan melahirkan kebijakan internasional yang favourable,” pungkas Yasonna.
Informasi lebih lanjut mengenai AALCO dan informasi seputar pelaksanaan The 61st AALCO Annual Session bisa dilihat di www. https://www.aalco.int/